YOGYAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, meningkatkan literasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan keuangan negara. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN Veteran Yogyakarta pada Kamis (26/9).

Acara ini merupakan kolaborasi Kanwil DJPb DIY dan UPN Veteran Yogyakarta dalam menyiarkan hasil KFR sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan di bidang keuangan dengan melihat kondisi perekonomian regional.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama perdana Kanwil DJPb DIY dengan perguruan tinggi pada bidang tersebut. Menariknya, UPN Veteran Yogyakarta menjadi universitas pertama yang diajak dalam kolaborasi tersebut.

"Ini adalah kolaborasi lengkap jajaran Kemenkeu Satu dengan akademisi dan perguruan tinggi dan kerja sama ini pertama kali dilakukan dengan UPN Veteran Yogyakarta. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajaran yang berkenan memfasilitasi kami dalam kolaborasi untuk menyiarkan lebih luas tentang literasi keuangan negara terutama APBN," ucap Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebab, APBN memiliki peran penting untuk menstabilkan perekonomian serta menyokong daya beli masyarakat.

Pada 2024, pemerintah telah menganggarkan APBN sebesar Rp3.325,1 triliun. Dari jumlah tersebut, DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun, dengan serapan sudah mencapai 61,37%.

"Selalu ada pertanyaan kenapa kita dipungut pajak. Coba bayangkan jika negara tidak memiliki pendapatan maka tidak ada subsidi yang gunanya untuk menstabilkan ekonomi, menyokong produksi, kemudian mendukung daya beli masyarakat. Kehadiran APBN tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” imbuh Agung.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Perencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M., menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dengan Kanwil DJPb DIY dalam meningkatkan literasi APBN. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan hal krusial sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun secara efektif dan diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas indikator-indikator ekonomi makro sekaligus kesejahteraan di daerah. Keduanya menjadi indikator kesuksesan sasaran pembangunan dalam konteks nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap Hendro dalam sambutannya mewakili Rektor UPN Veteran Yogyakarta.

MoU dan Expo UMKM Pasar Tibankeu

Kegiatan Diseminasi KFR ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.

Seremonial penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Erna Sulistyowati dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Perencanaan UPN Yogyakarta, Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M. Nota kesepahaman ini terkait kerja sama kedua belah pihak di bidang pendidikan, kajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar formalitas, tujuannya agar sivitas akademika di UPN Veteran Yogyakarta mendapatkan literasi informasi yang lengkap tentang keuangan negara terutama aspek fiskal dari Kemenkeu untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak,” tutur Agung.

“Ke depan, kami juga berharap ada APBN Center yaitu suatu fasilitas di UPN Veteran Yogyakarta yang memberikan informasi lengkap tentang APBN, termasuk di dalamnya ada penerimaan pajak, ada Bea Cukai juga, tentang aset serta perbendaharaan negara," imbuhnya.

Selain lingkup Kemenkeu Satu DIY, acara diseminasi ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan di bidang moneter yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta sejumlah perbankan. Salah satu program yang akan diwujudkan yakni "APBN Corner" di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.

Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si. selaku dosen Jurusan Ilmu Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta. Bertindak sebagai narasumber yaitu Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Tengku Yustisia Abdul Rahman, S.E., Ak., MBA. serta Kepala Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Arya Jodilistyo.

Dalam Kajian Fiskal Regional kali ini, Kanwil DJPb DIY mengangkat tema dampak perubahan iklim terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Kinerja APBN dan APBD yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dampak perubahan iklim, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan kondisi pasar.

Bersamaan dengan acara tersebut, digelar juga “Expo UMKM Pasar Tibankeu” yang dimeriahkan 44 booth UMKM di halaman Auditorium UPN Veteran Yogyakarta. Selama dua hari yaitu tanggal 26-27 September 2024, para pengunjung juga dihibur dengan live music dan berbagai games berhadiah serta disediakan 200 voucher belanja UMKM juga bakal dibagikan untuk para pengunjung yang beruntung.

Selain berbagai acara dan fasilitas menarik di atas, bazar UMKM yang mengangkat tema “UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Maju” ini juga menggandeng unsur Kementerian Keuangan lingkup DIY lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut menghadirkan talkshow tentang pengembangan mengembangkan bertema “Jiwa Entrepreneurship” yang menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov DIY, “e-Lelang” oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta serta “Pembiayaan Murah” oleh BPD DIY.

Sumber: Siaran Pers Kanwil DJPb DIY