YOGYAKARTA, 23 Desember 2025 – Proses pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh memerlukan pendekatan luar biasa. Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T., menegaskan perlunya pembentukan badan ad hoc setingkat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang memiliki otoritas penuh lintas sektoral.

Eko menilai, tanpa badan yang memiliki kewenangan kuat, koordinasi antar-kementerian dan lembaga akan sulit mencapai titik temu yang efektif.

“Kita butuh badan ad hoc yang bisa mengatur kementerian/lembaga lain untuk bersatu. Badan ini harus punya otoritas dalam persiapan perencanaan hingga penganggaran, sehingga ia menjadi dirijen orkestra pemulihan,” ujar Eko dalam keterangannya.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Eko menekankan bahwa pemulihan Sumatera harus menyentuh akar masalah. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak ekosistem di wilayah terdampak.

“Pemulihan tidak boleh hanya urusan infrastruktur dan permukiman, tapi juga sosial, ekonomi, dan ekologi. Sebelum bergerak, pastikan ada moratorium terhadap semua tindakan perusakan kawasan ekologi yang berkontribusi terhadap banjir dan longsor. Itu syarat mutlak,” tegasnya.

Menurut Eko, skala bencana yang kompleks membuat pemerintah daerah di tingkat provinsi akan kesulitan jika harus bergerak sendiri. Keterbatasan kapasitas dan anggaran nasional menjadi alasan mengapa keterlibatan pihak internasional perlu dipertimbangkan kembali.

“Tidak mungkin badan di tingkat provinsi mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi skala besar ini sendirian. Mengingat beratnya beban anggaran nasional, pelibatan multipihak dan pengelolaan bantuan internasional secara transparan adalah opsi yang sangat realistis,” tambah Eko.